Konferensi Meja Bundar

 Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi meja Bundar telah menjadi sejarah perjuangan Indonesia dalam mengusir penjajah melalui berbagai berbagai perundingan-perundingan dari berbagai penjajah terutama Belanda. Pada tanggal 4 agustus 1949, delegasi Indonesia diberangkatkan terdiri atas Drs. Moh. Hatta, Moh. Roem, Prof.Dr. Supomo, dr. Leimena, Ali Sastroamijoyo, Ir. Juanda, dr. Sukiman, Suyono Hadiwinoto, Dr. Sumitro Yoyohardikusumo, Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Smatupang, dan Sumardi, sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Pihak Belanda delegasinya diketuai oleh Van Maarseveen, dan pihak UNCI hanya sebagai peninjau. 

Tujuan diadakan Konferensi Meja Bundar adalah untuk mengakhiri perselisihan Indonesia-Belanda dengan jalan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan antara Republik Indonesia dengan Belanda, terutama mengenai pembentukan Negara Serikat.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch%E2%80%93Indonesian_Round_Table_Conference

Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung tanggal 23 Agustus-2 November 1949 bertempat di Den Haag, Belanda. Hasil-hasil yang dicapai dalam KMB antara lain sebagai berikut :

1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

2. Status Irian akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan

3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.

4. RIS mengembalikan hak milik Belanda serta memberikan hak konsensi dan izin baru untuk perusaan-perusaan Belanda.

5. RIS harus membayar semua hutang-hutang Belanda yang dibuat sejak tahun 1942.

Sementara itu antara pihak RI dan BFO pada tanggal 29 Oktober 1949 ditandatangani persetujuan mengenai konstitusi RIS. Hasil KMB kemudian diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Pada tanggal 6 Desember 1949. KNIP bersidang untuk membahas hasil KMB tersebut. Sebanyak 226 suara menyetujui hasil KMB, 62 suara menolak, dan 31 orang meninggalkan sidang. Dengan demikian hasil KMB dapat diterima dengan suara mayoritas di KNIP.

Pada tanggal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Pada tanggal 16 Desember 1949, Ir. Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS dan pada keesokkan harinya diambil sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949, Kabinet RIS pertama dibentuk dipimpin oleh Muh. Hatta sebagai perdana menterinya. Pada tanggal 23 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akta “penyerahan” kedaulatan dari pemerintah Belanda.

Pada tanggal 27 Desember 1949, baik di belanda maupun di Indonesia dilakukan upacara penandatanganan naskah “penyerahan” kedaulatan. Di Belanda bertempat di Ruang tahta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees, Menteri Seberang lautan Mr. A.M.J.A. Sassen, danKetua Delegasi RIS Moh. Hatta bersama membubuhkan tanda tangan pada naskah “penyerahan” kedaulatan kepada RIS. Pada saat yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menerima “penyerahan” kedaulatan dari wakil tinggi Mahkota A.H.J. Lovink melalui suatu upacara. Dengan demikian, secara formal Belanda telah memberikan pengakuan kemardekaan Inonesia di seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda, kecuali Papua. Dengan demikian, berakhirlah Perang Kemardekaan Indonesia.

Sumber : Buku Sejarah untuk SMA

Pelajaran sejarah, hal 114:115 Penerbit Widya Duta Surakarta, Penulis Ibnoe Soewarso)

Infokan Loker Ini Kesesama,Yuk Bagikan: Facebook Google+ Twitter